Jaksa KPK menggunakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Dalam putusan MK nomor 26 Tahun 2013 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, MK menyebut bahwa seorang advokat bukan hanya harus beritikad baik. Namun, seorang advokat juga tidak boleh bertindak melanggar aturan dan undang-undang. Menurut MK, jika seorang advokat melakukan perbuatan melanggar hukum, maka hak imunitas tidak berlaku dan dapat dituntut secara pidana.
Putusan itu juga diperkuat dalam uji materi uji atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Januari 2018. Uji materi itu diajukan oleh para advokat.
“Advokat yang menghalangi penyidikan penegak hukum jelas tidak dapat dikatakan beritikad baik,” kata jaksa Roy Riady.
Fredrich dinilai jaksa terbukti melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau. Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto.
Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP).
