PPDB System ZONASI Menata Pesebaran MUTU

Alo Min : Para orangtua siswa khususnya di Kota Kupang selalu beranggapan ada sekolah negeri ‘favorite’ dan ‘tidak favorite’. SMAN 1 dan SMAN 3 Kupang contohnya, dikatakan ‘Sekolah Favorite’. Apanya yang favorite? Dari hasil akreditasi dan hasil UN tahun 2017 saja sekolah-sekolah ini dengan angka dibawah standar.

Kupang, citra-news.com – KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanna Lisapaly, SH melalui Sekretaris Dinas, Drs. Aloysius Min mengingatkan masyarakat khususnya orangtua siswa agar tidak terkoptasi dengan pemahaman adanya sekolah-sekolah negeri favorite dan tidak favorite.

“SMAN 1 dan SMAN 3 Kupang dikatakan sekolah favorite. Apanya yang favorite? Semua sekolah negeri dan sekolah swasta sama favorite. Karena semua lembaga pendidikan yang ada bertujuan untuk menciptakan anak bangsa yang cerdas dan berbudi pakerti yang luhur,”jelas Alo di ruang kerjanya, Selasa 24 Juli 2018.

Pernyataan Alo tersebut menyusul aksi demo damai yang dilakukan beberapa orantua siswa di Kupang NTT beberapa waktu yang lalu, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) dengan system Zonasi.

Dikatakannya, penerapan system Zonasi dalam kerangka menata input PPDB. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran benar-benar meningkatkan terutama mutu pendidikan dan pesebaran jumlah.  Agar jumlah sisa-siswi yang berprestasi tidak menumpuk berada di salah satu sekolah negeri yang dianggap ‘Favorite’.

Untuk SMA/SMK Negeri di Kota Kupang khususnya dalam setiap awal tahun pendaftaran siswa baru selalu saja menimbulkan persoalan. Berbeda kondisinya dengan SMA/SMK Negeri di pulau lainnya seperti di Flores, Sumba, Alor dan lain-lain tidak ada orangtua yang memilah-milah sekolah negeri favorite. Para orang tua sangat memahami kalau pihak sekolah menyatakan pendaftaran sudah ditutup. Maka mereka berusaha mencari alternatif di sekolah lainnya.

“Tapi kalau di Kota Kupang, sepertinya koq para orangtua memaksakan kehendak agar anaknya harus diterima di sekolah yang menurut mereka ‘favorite’, seperti di SMAN1 dan di SMAN 3 Kupang. Ini fenomena apalagi nich,”ucap Alo.

Mantan Ketua PMKRI St. Fransiskus  Cabang Kupang itu menjelaskan, dasar hukum PPDB adalah Permendikbud Nomor 12 tahun 2016. Dari Permendikbud ini sesuai dengan kewenangan penanganan SMA/SMK yakni pemerintah Provinsi, Kemudian tahun 2018 pihak Dinas Pendidikan Provinsi NTT membuat turunannya dengan Peraturan Gubernur.

Dimana ketentuannya, sebuty Alo, untuk SMA maksimal 12 Rombel (Rombongan Belajar) atau kelas. Dan SMK maksimal 24 Rombel. Dengan ketentuan jumlah siswa per Rombongan Belajar minimum 32 orang dan maksimal 36 orang. Nah, dengan system Zonasi PPDB yang demikian ini sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar meningkatkan  proses belajar mengajar.

Untuk Kota Kupang sendiri ditetapkan satu Zonasi. Karena sekolah-sekolah negeri yang ada terkonsentrasi pada satu wilayah saja. Misalnya SMAN 1, SMAN 3, SMAN 5 hanya ada di Kecamatan Oebobo. Setelah dipakai pola Zonasi kemudan dibuat radius antara 1 sampai dengan 3 kilometer.

Pada tahun 2017 lalu, Alo mengakui, penerapan baru dilakukan sehingga belum teratur pelaksanaannya. Akan tetapi pada tahun 2018 ada kemajuan karena menggunakan system Online. Namun juga menuai masalah. Maksudnya, system ini tidak langsung kunci. Misalnya penerimaan siswa sebanyak 400-an siswa. Sistem masih loss sampai dengan tanggal 26 Juli 2018. Dengan perhitungan masih ada tahapan verifikasi data Kepala Keluarga (KK). Tapi dari hasil ini jumlahnya melebihi daya tampung.

Dari sini lalu dipakai lagi dengan pola Nilai Tertinggi nilai untuk menggugurkan yang lainnya agar memenuhi quota. Tapi yang jadi permasalahan hingga para orangtua datang berdemo di Kantor Dinas Pendidikan NTT, kata Alo, banyak anak yang berdomisili di sekitar sekolah tapi tidak bisa diterima. Karena melebihi quota atau kapasitas daya tampung.

“Lantaran tidak bisa diterima di SMAN 1 dan SMAN 3 Kupang karena melebihi quota. Lalu para orangtua siswa yang menganggap itu sekolah favorite datang berdemo di kantor kita ini. Pertanyaan saya, apanya yang favorit. Karena dari hasil akreditasi tahun 2017 sekolah-sekolah ini sudah turun dari Nilai A menjadi A Minus dan juga Nilai B. Karena memang tidak bisa kendalikan lagi siswanya. Sementara  dari segi UN juga turun,”jelas Alo.

Tapi masyarakat (public) tidak mau tahu dan orang tua siswa tetap memaksakan kehendaknya harus masuk sekolah ‘Favorite’ tadi. Tapi Okelah kita tetap menurut dengan pembenahan soal prasarana dan sarana juga penambahan guru.

Alo menambahkan, hampir pasti tahun 2019 pihaknya mencoba menerapkan pola berdasarkan jumlah kelurahan. Jikalaupun pola ini juga akan ada masalah daya tampung jumlah siswa apakah sesuai ketentuan atau melebihi quota. Nanti ini yang kita akan evaluasi dengan meminta bantuan semua stakeholder.

Juga Ada PPDB “Jalur Khusus”

Kepada citra-news.com, Alo Min juga menjelaskan selain PPDB system Zonasi ada juga “Jalur Khusus” sebesar 30 persen dari quota. Ini diperuntukkan bagi; pertama,  Siswa mengulang kelas. Itu wajib diterima. Kalaupun mereka belum daftar tapi sudah bisa diprediksi berapa orang jumlahnya.  Kedua, Anak kandung guru dan tenaga kependidikan. Itu wajib hukumnya. Karena adalah mustahil orangtuanya guru di sekolah itu kemudian anak harus sekolah di sekolah lain. Ini akan merepotkan orangtua yang harus antar jemput dalam mana tidak ada konsentrasi kerja/mengajar di sekolah itu.

Ketiga, Siswa Affirmative, artinya siswa lulusan SMP yang dites oleh Kementerian untuk sekolah di sekolah favorit dengan biaya pemondokannya ditanggung pihak Kementerian. Keempat, Siswa yang berprestasi, misalkan pemenang olympiade atau juara di cabang olah raga tertentu. dan kelima, Siswa miskin yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Keluarga Harapan (PKH).

Namun yang menjadi soal di Jalur Khusus ini adalah kalau melampaui jumlahnya itu bagaimana. Karena disitu tidak mengatur soal Zonasi, tegas Alo. Bahwa persoalan mendasarnya publik belum bisa menerima pola-pola yang sudah diatur sedemikian ini. Kalau dipaksakan aturan misalkan dengan satu kelas atau Rombel jumlah siswa 37 orang atau ada padasatu sekolah siswa baru terdapat 13 Rombel maka Dapodik akan terkunci.

Oleh karena itu PPDB di tahun 2018 ini, kita jadikan bahan evaluasi untuk ke depannya. Karena faktanya tahun 2017 lalu, di SMAN 1 dan SMAN 3 Kupang, satu Rombel jumlah siswa antara 40-50 orang. Akibatnya hasil UN turun. Dan juga hasil Akreditasi dari Nilai A turun ke A Minus dan Nilai B. Itukah favorite? kritikya. +++ cnc1

Gambar: Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Drs. Aloysius Min. Doc. marthenradja/CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *