Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

NUTRISI 1 Mangkok KELOR Sama Dengan 7 Mangkok SUSU

CitraNews

Sebagai kader khusus PKK dan Posyandu, lanjut dia, tidak hanya dihadapkan pada persoalan kesehatan dan keluarga berencana (KB). Tapi juga harus terlibat dalam sosialisasi gizi buruk, pemberian makanan tambahan, pendidikan, dan persoalan ekonomi masyarakat. Baikdalam wadah perkoperasian maupun kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kegiatan lainnya.

“Kita tidak miskin. Kita tidak bodoh. Yang kita miskin adalah aksesibilitas. Kader Posyandi dan Kader PKK hendaknya menjadi pioneer dlam mensejahterakan masyarakat di desa. Posyandu mesti menjadi central kesehatan masyarakat,”tegasnya.

Wagub Josef juga berharap agar Jambore Kader PKK dan Posyandu dapat memberikan semangat baru buat para kader dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penguatan peran posyandu dalam menekan angka kematian ibu dan anak setelah melahirkan merupakan salah satu program pemerintah Provinsi  NTT untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Baca Juga :  SEHARI Pasien Covid19 di KOTA Kupang MENINGGAL 10 Orang
Baca Juga :  Dampak COVID-19 Puluhan Siswa TIDAK Ujian Semester

Pada kesempatan itu Wagub Josef juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang dengan rela tanpa pamrih berjuang untuk membantu masyarakat kita di NTT. Kegiatan ini hendaknya menjadi ajang sharing antar kader untuk memperkaya pengetahuan sekaligus meningkatkan kinerja  Posyandu masing-masing.

“Saya minta perangkat daerah untuk bekerjasama.melakukan interaksi dan interelasi dengan PKK dalam mensukseskan program dan kegaiatan,”pungkasnya.

Baca Juga :  Membludak PENDONOR Darah di Bank NTT, PMI Kantongi 100 KANTONG Darah

Jalin Persahabatan dan Pertukaran Informasi Antara Kader

Ketua Panitia Jambore Kader Posyandu dan Kader PKK tingkat Provinsi NTT, dr. Dominikus Minggu Mere mengatakan, kegiatan Jambore ini merupakan bentuk pembinaan dan pemberian motivasi secara berjenjang. Para kader yang terlibat adalah Kader Berprestasi di tingkat kabupaten/kota.