Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Munas ADSI Sodorkan PARIWISATA Prime Mover Ekonomi NTT

CitraNews

Foto : Thobias B. Ngongo di ruang kerjanya. Doc. CNC/marthen radja

“Perlu diketahui peserta Munas ADSI yang sudah terdaftar dan mmemastikan hadir, berjumlah 25 provinsi. Dengan total jumlah sebanyak 128 orang. Kami pastikan sampai pada hari ‘H-nya’ nanti seluruh provinsi di Indonesia turut mengambil bagian dalam Munas ADSI ini. Bisa dibayangkan  ada sekitar 500-an orang yang akan berwisata ke Labuan Bajo. Itu berarti juga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT khususnya masyarakat di Labuan Bajo,”beber Toby.

Dukung Pemerintah Dalam Penyelesaian Tapal Batas

Baca Juga :  FANTASTIS, 900 Miliar Pemerintah Pinjam ke Bank NTT

Pada kesempatan yang sama, Anwar Puageno juga menyinggung soal penyelesaian tapal batas  oleh pemerintah NTT. Bahwa DPRD Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada Gubernur Viktor yang telah menyelesaikan masalah perbatasan antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Anwar mengakui, sengketa tapal batas di beberapa wilayah kabupaten sesungguhnya juga tidak luput dari perhatian DPRD Provinsi NTT. Kami memberikan apresiasi kepada bapak Gubernur yang baru-baru ini sudah menyelesaikan sengketa tapal batas antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Baca Juga :  KERJA Politik GOLKAR Jaman NOW Urus Kemanusiaan

“Memang ada dua permasalahan yang sudah diselesaikan termasuk sengketa perbatasan antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami harapkan di tempat-tempat lain juga jangan dibiarkan berlarut-larut dalam sengketa. Pak Gubernur pasti bisa secara arif dan bijaksana untuk menyelesaikannya,”ungkap Anwar.

Baca Juga :  Gubernur VIKTOR Kembali BERTARUNG, Yusak : Jika Partai NASDEM Sudah LAKUKAN Ini

Pantauan citra-news.com, bahwa belum final sengketa tapal batas antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Dikabarkan, sejumlah tokoh masyarakat SBD telah menyurati Presiden Joko Widodo melalui Mentari Dalam Negeri (Mendagri). Warga masyarakat setempat memandang penyelesaian sengketa tapal batas tidak sebatas persoalan administrasi. Akan tetapi menyangkut hak tanah ulayat. +++ marthen/citra-news.com