“Iya kalau saya ditanya berapa yang layak, iya idealnya sebanyak-banyaknyalah. Hahaha….. Tapi kan tidak begitu. Ada pertimbangan, ada mekanisme dan aturan yang harus dipenuhi. Apalagi mau jadi pimpinan dewan siapa tidak optimis. Tapi kan ada mekanisme. Ketua punya perhitungan bahwa nanti si A, si B, si C dan seterusnya yang layak. Tanya ke ketua DPW PKB NTT (Yucun Lepa, red) yang lebih tahu. Iya boleh tiga boleh lima boleh tujuh, itu semua kewenangan Ketua untuk menentukan sesuai dengan mekanisme yang ada,”imbuh John dengan logat (dialek) kental Manggarai-nya itu.
Namun terus ditantang wartawan, John menyebutkan yang siap mengikuti fit and proper test di Jakarta adalah, saya sendiri (Yohanes Rumat, red), Aloysius Ladi, Pdt Yunus, dan beberapa lagi. “Nanti wartawan cari tahu sendiri di Parpol masing-masing. Atau pasnya di Ketua Parpol karena saya hanya mengatakan apa yang saya tahu”,
Menjawab ekseistensinya di DPW PKB Provinsi NTT, John menyatakan dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Tamfitz. Dengan modal ini, sambung dia, saya kira menjadi pertimbangan juga bagi panitia saat fit and proper test. Dewan Tamfitz itu adalah mengurus bagaimana maju mundurnya manajemen operasional partai.
YOHANES Rumat (ke-5 dari kiri) pose bersama Pengurs ASITA Provinsi NTT di Pelabuhan Tenau Kupang. Doc. CNC/john rumat-asitantt.
Mengendus kabar kalau PKB syarat dengan politik transaksional. Alias ada bayaran-bayaran uang (politik uang) untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu di politik? John dengan suara merendah menyatakan, seharusnya itu tidak ada.
“Iya kalau partai ini mau baik seharusnya itu tidak ada. Karena inikan berkaitan dengan jabatan public. Jadi kalau bisa upaya neko-neko itu dihilangkan. Itu jauh lebih bermartabat dan jauh lebih elegan. Dan masyarakat lebih simpatik. Karena tidak boleh ada neko-neko seperti begitu. Kalau sesuai aturan itu tidak boleh ada. Dan untuk hal ini tidak akan pernah ada, itu yang kita harapkan. Tidak akan pernah ada…tidak akan pernah ada,”tegasnya berulang.
