Pemilu Usai HUTANG BAWASLU Masih Menumpuk

JEMRIS Fointuna menyerahkan santunan untuk korban Pengawas Pemilu 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Pemilihan Umum tahun 2019 telah melahirkan banyak korban bahkan hingga mrenggut nyawa (meninggal dunia). Banyak korban yang meninggal dunia entah petugas dari warga sipil maupun TNI/Polri karena harus bekerja ekstra dan on time.

Citra-News.Com, SOE – SEBERAPAPUN nilai uang yang dibayarkan untuk petugas pengamanan Pemilu namun tidak sebanding dengan pengorbanan tenaga nan ekstra yang telah dilakonkan. Warga negara yang menjadi korban tidak bisa mengklaim lebih jauh atau memperkarakan persoalan yang terjadi karena statusnya adalah petugas. Dan negara hanya tinggal membayar ganti rugi berupa upah. Manakala terjadi kecelakaan kerja maka negara hanya berkewajiban membayar sejumlah dana santunan.

Petugas Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), adalah salah satu contoh soal catatan buram bagi negara. Mengapa tidak. Karena pelaksanaan Pemilu sesungguhnya hanya untuk mentahtahkan segelintir orang dalam kekuasaan negara. Dengan setumpuk harapan (bisa jadi harapan semu) mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai aspek pembangunan.

Komisioner Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), JEMRIS Fointuna mengatakan, negara bertanggugjawab terhadap setiap resiko (kecelakaan, red) kerja, yang dialami oleh semua penyelenggara Pemilu.

“Sebenarnya santunan ini sudah diberika oleh negara pada bulan lalu. Namun karena kekurangan berkas administrasi yang harus dilengkapi. Sehingga baru hari ini santunannya diberikan,”beber Jemris seperti dikutip citra-news.com, Sabtu 21 Desember 2019.

JEMRIS Fointuna (kiri) dan suasana penyerahan santunan untuk korban Pengawas Pemilu 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Diketahui, momontum penyerahan santunan tersebut khususnya kepada petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia. Ada 13 orang dari Kabupaten TTS, masing-masing sebut Jemris, 11 orang pengawaslu kecamatan, satu orang staf non ASN dari Kecamatan Amanuban Barat  dn satu orang pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).

Lebih lanjut dikatakan, ada 4 (empat) kategori pemberian santunan kecelakaan kerja. Yaitu korban yeng meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp 36 juta; cacat permanen Rp 30 juta; luka berat Rp 16 juta, Rp 8.250.000, untuk korban luka sedang.

“Untuk 13 orang korban dari Kabupaten TTS Provinsi NTT mendapat santunan dari negara dengan kategori luka sedang. Dengan kategori santunan yang diterima sebesar Rp 8.250.000,- Kami dari Bawaslu Provinsi NTT juga mohon maaf kepada 13 orang penerima santunan dari Kabupaten TTS. Bahwa hutang kami yang ada ini kami terlambat membayar hak korban karenaada kekurangan administrasi yang perlu diselesaikan,”ungkap Jemris.

Bukti Tanggung Jawab Negara

Anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten TTS, DEMETRIS Pit’ai pada kesempatan itu menyatakan,  peristiwa yang terjadi pada 13 orang pengawaslu telah mendapat santunan dari negara. Karena telah bekerja untuk negara sehingga sebagai sebaai bentuk rasa tanggung jawab memberikan santunan.

“Inilah bukti tanggung jawab negara kepada setiap orang yang mau mengabdi dengan tulus untuk negara. Memang untuk mendapatkan santunan initidak gampang karena harus melalui mekanisme dan proses administrasi yang sedikit rumit. Sehingga hari ini (Sabtu, 21 Desember 2019, red) baru  kita berikan,”ucap Pit’ai.

JEMRIS Fointuna pose bersama Bawaslu TTS saat penyerahan santunan untuk korban Pengawas Pemilu 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Berbicara soal kecelakaan kerja adalah sesuatu yang terjadi diluar dugaan kita semua. Oleh karena itu negara menjaminnya dengan asuransi berupa santunan. Sembari Pit’ai mengingatkan bahwa kecelakaan kerja tanpa ada rekayasa dari pihak Komisioner Bawaslu Kabupaten TTS.

“Kami tidak merekayaan kejadian yang menimpa korban. Kami komisioner bersama Korsek dn staf secretariat Bawaslu TTS menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi NTT yang telah membantu melancarkan verifikasi data penerima santunan ini,”tandasnya.

Sembai menambahkan, sebagai pihak yang ditugasi negara mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu, Bawaslu punya tanggung jawab moril kepada semua pihak yang sudah membantu melancarkan penyelengaraan Pemilu 2019 (Pemilihan Presiden dan anggota legsilatif, red) yang telah berjalan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan peristiwa yang dialami 13 warga ini sekaligus mengingatkan negara akan kewajibannya melindungi warganya dari setiap persoalan yang dialami, kata Pit’ai. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *