Sangat berbeda dengan SMKN 1 Kupang ada usaha mini market Alfa Mart, ada kantin, sewa gedung, dan lain-lain. Atau di SMKN 3 Kupang ada usaha tata boga, tata busana, perhotelan, salon kecantikan, dan lain-lain dimana jasa siswa dan guru dibayar. Nah, mereka ini berorientasi profit (keuntungan) sehingga pantas kalau dimintai sumbangan PAD.
Perlu Ada Instruksi atau Pergub
“Saya belum bisa katakan SMKN 2 Kupang sanggup berapa nilai uang untuk sumbangan PAD. Nanti saatnya rapat bersama kepala dinas kita bicarakan. Mestinya Pemprov beri kontribusi entah berupa instruksi atau aturan yang mengikat. Bahwa semua kendaraan dinas tempat service di SMKN 2 Kupang. Nah kalau ada instruksi seperti ini baru balanca, sekolah punya rasa tanggung jawab terhadap PAD. Tapi kalau main todong-todong begini iya repot juga. Kita ma ambil biaya darimana untuk sumbang ke PAD provinsi,”tegas Kase.
Sembari menambahkan, kalau aturan berupa Perda atau Pergub kemungkinan jalan panjang harus melalui kajian DPR. Tapi Instruksi Gubernur hampir pasti public atau elemen yang berkepentingan akan mengikuti arahan pemerintah. Dan sekolah ada ruang pendapatan (income) untuk menambah pundi-pundi PAD provinsi.
