Asset Pemerintah Tidak Ditertibkan Sulit Dongkrak PAD

Dr.Drs.ZET Sonny Libing,M.Si saat diwawancarai awak Citra-News.Com di Gedung Sasando kantor Gubernur NTT, di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor-Provinsi NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Sonny Libing : Asset pemerintah provinsi tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Namun jika tidak ditertibkan maka PAD kita akan sulit menggapai target.

Citra-Newss.Com, KUPANG – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu  strategi yang ditempuh  melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional asset daerah. Termasuk kemitraan dengan pihak swasta.

Kepala Badan (Kaban) Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr.Drs.ZET Sonny Libing,M.Si mengatakan, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki.

“Kita punya sumber-sumber kekayaan alam hayati dan sumber pendapatan diantaranya berupa asset milik pemerintah. Sumber-sumber pendapatan ini mulai tahun 2020 ini harus didayagunakan agar bisa mendongkrak PAD. Memang ada kendala dan hambatan yang kita hadapi. Tapi kita harus lawan sesuai dengan regulasi yang ada,”ungkap Sonny.

Seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat saat ini, jelas Sonny, Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki. Dari sumber pendapatan daerah yang ada menjadi tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan prasarana jalan contohya, di beberapa wilayah di NTT masih jauh dari harapan. Beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Bapak Gubernur (Viktor Bungtilu Laiskodat,red) punya komitmen agar tuntas diselesaikan selama 3 (tiga) tahun. Selama ini tidak tercapai karena permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pemanfaatan asset daerah,”kata Sonny.

Kemenkes RI Bangun Rumah Sakit Nasional di Kota Kupang

Menurut Sonny, tanah milik pemerintah provinsi NTT di Kelurahan Manulai 2 (dua) Kota Kupang, pada tahun 2020 akan dibangun Rumah Sakit Pusat (Nasional). Dengan segala pembiayaan pembangunan serta pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI.

“Kita pemerintah daerah hanya menyediakan lahan. Dan puji Tuhan lahan yang ada ini sudah diberikan tuan tanah seluas 55 hektar (HA) sejak tahun 1984. Dari luasan yang ada digunakan untuk bangun rumah sakit antara 18-20 HA saja,”ucap Sonny.

Menjawab perilaku ocupasi dari warga masyarakat di tanah milik pemerintah, Kaban Sonny saat ditemui di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Senin 10 Pebruari 2020, dia mengatakan pemerintah akan menindak tegas ocupan (pelaku ocupasi, red).

Oleh karena kurangnya pengawasan dari institusi pengelola barang negara ini maka menjadi peluang bagi warga masyarakat melakukan ocupasi. Atau jika asset berupa gedung atau rumah dinas menjadi peluang untuk disalahgunakan oleh para pihak.

“Apalagi untuk lahan yang masih kosong dengan mudahnya oknum warga melakukan ocupasi. Sehingga perlu ditertibkan dengan pengawasan dan penindakan. Khususnya untuk lahan pemerintah  provinsi di Manulai 2 (dua) Kota Kupang, untuk meminimalisir perilaku ocupasi dari warga masyarakat maka luasan sebagian lahan jika sudah dibangun Rumah Sakit Pusat maka lahan yang masih tersisa, pemerintah provinsi NTT berencana akan membangun BLK (balai latihan kerja) terpusat. Artinya semua tenaga kerja kita sebelum ke luar negeri, dia terlebih dahulu dilatih di BLK ini. Berbagai jenis ketrampilan apapun tempat latihannya terpusat di BLK Manulai 2 (dua),”beber  Sonny.

Dia juga mengakui, jika sebelumnya beberapa oknum warga yang bermukim di lahan pemerintah tersebut tidak mau mengijinkan rumah mereka digusur untuk pembangunan Rumah Sakit Pusat. Akan tetapi permasalahan tersebut sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP Provinsi NTT beberapa waktu lalu.

Pemprov  NTT Menguasai Tanah Manulai Dua Sejak 1984

Sonny menuturkan warga masyarakat yang ada hanya menghuni saja. Mereka tidak punya hak untuk ocupasi apalagi melarang. Lagi pula mereka tidak punya dasar hukum yang kuat. Status tanah tersebut bukan milik warga melainkan tanah milik pemerintah.

“Tanah tersebut milik Pemprov NTT. Kami punya dasar hukum bahwa lahan yang ada sudah dibeli sejak tahun 1984. Kita punya bukti-bukti autentik dan ahli waris tuan tanah masih ada saat ini. Ini orangnya ada bersama kita hari ini,”kata Sonny.

Sembari menunjuk salah satu dari dua orang warga Manulai 2 (dua) yang orang tuanya adalah pemilik lahan yang dibeli oleh pemerintah provinsi NTT tahun 1984. Oknum warga tamu ‘special’ Kaban Sonny ini, duduk persis di sebelah kanan  awak media Online (Portal Berita) Citra-News.Com. Namun saat awak media ini hendak memotret tapi Kaban Sonny melarang.

“Tak usah difoto,”ucap Sonny singkat.

Sonny juga mengakui kalau lahan milik Pemprov. NTT di Manulai 2 (dua) tersebut pernah jadi obyek sengketa dan diperkarakan di Pengadilan Negeri hingga tingkat Kasasi. Akan tetapi Pemerintah Provinsi NTT tetap menang dalam perkara ini. Oleh karena itu warga yang masih berkeras hati untuk tidak bergeser dari lokasi itu, melalui Pol PP Provinsi NTT telah dilakukan upaya paksa.

“Beberapa waktu lalu anggota Pol PP dan kita dari bagian asset sudah melakukan penertiban. Warga yang tinggal di lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT diminta keluar karena lokasi tersebut bukan tanah milik mereka,”tegasnya berulang.

Sonny menambahkan, pihak dari Kementerian Kesehatan RI segera turun ke lokasi untuk memastikan lokasi dalam keadaan savety (aman). Sekaligus melakukan VS (visibility study) untuk selanjutnya segera membangunnya dengan system multiyears. +++ marthen/citra-news.com  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *