Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Asset Pemerintah Tidak Ditertibkan Sulit Dongkrak PAD

CitraNews

Kemenkes RI Bangun Rumah Sakit Nasional di Kota Kupang

Menurut Sonny, tanah milik pemerintah provinsi NTT di Kelurahan Manulai 2 (dua) Kota Kupang, pada tahun 2020 akan dibangun Rumah Sakit Pusat (Nasional). Dengan segala pembiayaan pembangunan serta pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI.

“Kita pemerintah daerah hanya menyediakan lahan. Dan puji Tuhan lahan yang ada ini sudah diberikan tuan tanah seluas 55 hektar (HA) sejak tahun 1984. Dari luasan yang ada digunakan untuk bangun rumah sakit antara 18-20 HA saja,”ucap Sonny.

Baca Juga :  MATANG Perencanaan, Boy : TIDAK Ingin Tersandung KASUS yang Sama

Menjawab perilaku ocupasi dari warga masyarakat di tanah milik pemerintah, Kaban Sonny saat ditemui di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Senin 10 Pebruari 2020, dia mengatakan pemerintah akan menindak tegas ocupan (pelaku ocupasi, red).

Oleh karena kurangnya pengawasan dari institusi pengelola barang negara ini maka menjadi peluang bagi warga masyarakat melakukan ocupasi. Atau jika asset berupa gedung atau rumah dinas menjadi peluang untuk disalahgunakan oleh para pihak.

Baca Juga :  JALA Program Smart Gubernur/Wagub VIKTOR – JOSEF

“Apalagi untuk lahan yang masih kosong dengan mudahnya oknum warga melakukan ocupasi. Sehingga perlu ditertibkan dengan pengawasan dan penindakan. Khususnya untuk lahan pemerintah  provinsi di Manulai 2 (dua) Kota Kupang, untuk meminimalisir perilaku ocupasi dari warga masyarakat maka luasan sebagian lahan jika sudah dibangun Rumah Sakit Pusat maka lahan yang masih tersisa, pemerintah provinsi NTT berencana akan membangun BLK (balai latihan kerja) terpusat. Artinya semua tenaga kerja kita sebelum ke luar negeri, dia terlebih dahulu dilatih di BLK ini. Berbagai jenis ketrampilan apapun tempat latihannya terpusat di BLK Manulai 2 (dua),”beber  Sonny.

Baca Juga :  AMBURADUL Infrastruktur di Destinasi Wisata FATUMNASI

Dia juga mengakui, jika sebelumnya beberapa oknum warga yang bermukim di lahan pemerintah tersebut tidak mau mengijinkan rumah mereka digusur untuk pembangunan Rumah Sakit Pusat. Akan tetapi permasalahan tersebut sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP Provinsi NTT beberapa waktu lalu.