Alasan Covid-19 DPRD NTT Abaikan Kemitraannya Bersama PERS?

Kika : Emy Nomleni, Inche Sayuna, Chris Mboeik saat temu pers, Rabu 16 Desember 2020 di gedung DPRD Provinsi NTT jalan Polisi Milter Kota Kupang. Doc. Marthen radja/citra-news.com

Anggota DPR dalam menjalankan fungsi kontrol nyaris sama dengan fungsi kontrol yang dijalani para awak media massa/pers melalui karya-karya jurnalistiknya. Bahwa terhadap semua aspek pembangunan yang ada, peran media massa adalah untuk menginformasikan secara luas kepada publik.

Citra-News.Com, KUPANG – WAKIL KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD Prov.NTT), INCHE Sayuna menyampaikan permohonan maafnya kepada sejumlah awak media massa.

“Atas nama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi NTT kami menyampaikan permohonan maaf. Karena apa yang pernah kami sampaikan bahwa dalam setiap kali kunjungan kerja (Kunker) atau reses anggota dewan ke tengah masyarakat, kami ikutsertakan para awak media massa cetak, elektronik maupun media online. Ini tidak bisa kami lakukan karena terbentur soal regulasi. Apalagi adanya pandemi Covid-19 saat ini membuat kemitaraan antara kita tidak bisa direalisasikan,”ucap Iche dalam temu pers akhir tahun anggaran di Ruang Fraksi Golkar Gedung DPRD Provinsi NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang, Rabu 16 Desember 2020.

Hal senada juga disampaikan sebelumnya oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, EMY Nomleni. Dalam temu pers tersebut menghadirkan tiga orang pimpinan dewan minus ALOYSIUS Malo Ladi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiganya masing-masing Emy Nomleni dari PDIP, Inche Sayuna dari partai Golkar, dan Chris Mboeik dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Inti pembicaraan dari ketiga pimpinan DPRD Provinsi NTT tersebut seputar Fungsi dan Wewenang anggota DPR yang terhormat. Yakni budgeting (anggaran), Contolling (pengawasan), dan fungsi legislasi (membuat perundang-undangan).

“Soal fungsi legislasi ada 10 Ranperda Inisiatif yang dihasilkan anggota DPRD Provinsi NTT. Tapi dari 10 Ranperda ada 2 (dua) yang sudah di-Perda-kan. Kemudian mengenai anggaran kita menyetujui pemerintah (eksekutif) melakukan Pinjaman Daerah. Karena kita menyadari ada berbagai persoalan pelik di NTT yakni keterbatasan infrastruktur. Yang menyebabkan terbatasnya aksesibilitas perekonomian di masyarakat. Ini lantaran terjadi karena minimnya APBD kita. Sehingga jalan keluar terbaiknya adalah melalui Pinjaman Daerah,”kata Nomleni tanpa menyebut besaran angka dan dua Perda yang dimaksudkan.

Sementara soal pengawasan, tambah Inche, ada banyak hal yang tidak terekspose ke publik hal apa yang dilakukan dewan. Iya, ini karena ada banyak faktor hingga hal ini tidak terealisasi. Baik itu berupa kerjasama dan kemitraan kita bersama sejumlah media massa yang ada. Ini hanya karena regulasi yang tidak memungkinkannya.

CHRIS Mboeik dan suasana temu pers bersama pimpinan DPRD Provinsi NTT, Rabu 16 Desember 2020. Doc. Marthen radja/citra-news.com

“Ada hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan yakni timbulnya pandemi Covid-19. Dimana masing-masing anggota dewan yang turun reses atau Kunker ke masyarakat juga dibatasi waktu dan jumlah masyarakat yang hadir dalam pertemuan (tatap muka). Kita harus taati protokol kesehatan tentunya. Alasan Covid-19 ini juga menjadi bagian dari tidak terjalinnya kemitraan diantara kita bersama media massa,”tuturnya.

Menurut Inche, anggaran untuk Covid-19 cukup besar jumlahnya. Ada sekitar Rp 800 miliar namun kita di DPRD Provinsi NTT membuat dalam 3 (tiga) skema anggaran. Untuk jaringan pengaman sosial dianggarkan sekitar 100 miliar. Sementara untuk penanganannya sekitar 600 miliar dan belanja peralatan sekira 500 miliar.

PERS Pilar Keempat

Berkaitan dengan fungsi kontrol press atau media massa, menurut Chris Mboeik, peran pers ada pada pilar ke empat.

“Sebagai bagian dari peran teman-teman pers, baik media cetak, elektronik, atau media online sama halnya juga dilakukan anggota dewan. Saya juga berangkat dari latar belakang yang sama dengan teman-teman sebagai wartawan. Tapi ketika saya sudah masuk di lembaga DPR saya merasakan ada sesuatu yang beda. Makanya saya katakan meskipun diantara anggota dewan beda pendapat tapi kita saling mendengarkan. Bahwa ada pertimbangan-pertimbangan baik dari kita di level pimpinan kita saling dukung. Itu kelebihannya disini,”jelas Chris.

Menurut dia, media massa saat ini berkembang pesat. Dengan banyaknya para jurnalis yang ada hampir pasti tidak semua diakomodir jika suatu saat dalam Kunker anggota dewan mengikutsertakan para wartawan. Tentunya secara selektif dilakukan. Disadari saat ini antara idealisme dan bisnis harus sejalan. Akan tetapi profesionalitas itu diuji.

“Ukuran profesionalitas wartawan ada pada tulisan atau karya jurnalistik yang anda hasilkan. Bahwa setiap karya jurnalistik  memiliki kode etiknya. Jadi tidak asal tulis begitu saja. Nah, yang terjadi saat ini meski belum pahami betul soal 5W+1H tapi bisa bangun media sendiri. Beda dengan kami dulu mau dapat kartu pers saja bertahun-tahun baru bisa peroleh itu identitas. Oleh karena itu soal kemitraan dengan pers dari pihak manapun, kuncinya ada pada profesionalitas,”pungkasnya. +++ marthen/citra-news.com

However, in nature. viagra tablets C abbrev.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *