“Soal fungsi legislasi ada 10 Ranperda Inisiatif yang dihasilkan anggota DPRD Provinsi NTT. Tapi dari 10 Ranperda ada 2 (dua) yang sudah di-Perda-kan. Kemudian mengenai anggaran kita menyetujui pemerintah (eksekutif) melakukan Pinjaman Daerah. Karena kita menyadari ada berbagai persoalan pelik di NTT yakni keterbatasan infrastruktur. Yang menyebabkan terbatasnya aksesibilitas perekonomian di masyarakat. Ini lantaran terjadi karena minimnya APBD kita. Sehingga jalan keluar terbaiknya adalah melalui Pinjaman Daerah,”kata Nomleni tanpa menyebut besaran angka dan dua Perda yang dimaksudkan.
Sementara soal pengawasan, tambah Inche, ada banyak hal yang tidak terekspose ke publik hal apa yang dilakukan dewan. Iya, ini karena ada banyak faktor hingga hal ini tidak terealisasi. Baik itu berupa kerjasama dan kemitraan kita bersama sejumlah media massa yang ada. Ini hanya karena regulasi yang tidak memungkinkannya.
CHRIS Mboeik dan suasana temu pers bersama pimpinan DPRD Provinsi NTT, Rabu 16 Desember 2020. Doc. Marthen radja/citra-news.com
“Ada hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan yakni timbulnya pandemi Covid-19. Dimana masing-masing anggota dewan yang turun reses atau Kunker ke masyarakat juga dibatasi waktu dan jumlah masyarakat yang hadir dalam pertemuan (tatap muka). Kita harus taati protokol kesehatan tentunya. Alasan Covid-19 ini juga menjadi bagian dari tidak terjalinnya kemitraan diantara kita bersama media massa,”tuturnya.
Menurut Inche, anggaran untuk Covid-19 cukup besar jumlahnya. Ada sekitar Rp 800 miliar namun kita di DPRD Provinsi NTT membuat dalam 3 (tiga) skema anggaran. Untuk jaringan pengaman sosial dianggarkan sekitar 100 miliar. Sementara untuk penanganannya sekitar 600 miliar dan belanja peralatan sekira 500 miliar.
