Terkait kepastian hukum dan keadilan atas tanah ini, saya (Presiden Jokowi, red) sudah sering melakukan rapat kabinet. Dan sudah sering mengundang kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya.
Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Banyak konflik yang telah berlangsung lama dan sangat lama sampai puluhan tahun tetapi masalahnya tidak selesai-selesai.
Melibatkan Kementerian Terkat
Dikatakan Jokowi, penyerahan sertifikat tersebut merupakan perjuangan masyarakat yang turut melibatkan kelompok organisasi masyarakat sipil dan juga dari pemerintah.
Bahwa perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil adalah keutamaan. Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja. Tetapi saya (Prediden Jokowi, red) minta keterlibatan dari kementerian terkait.
“Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyalurkan bantuan bantuan. Apak bantuan modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan. Agar tanah yang digarap oleh bapak ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Mememberikan hasil untuk membantu kehidupan masyarakat,” tandasnya.
Dalam sambutannya secara virtual itu, Presiden Jokowi juga meminta para penerima sertifikat untuk menjaga sebaik-baiknya sertifikat tersebut.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil menyatakan terima kasih atas dukungan dari semua kepala daerah se-Indonesia.
“Terima kasih kepada semua Gubernur, Bupati se-Indonesi. Dan juga kepada Menteri Kehutanan atas terwujudnya penyelesaian konflik agraria dan pembebasan lahan dan pelepasan kawasan hutan sehingga masyarakat bisa memiliki sertifika,” tuturnya. +++ citra-news.com/biro AP setdantt
