Ada beberapa BUMD yang ada penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Yaitu PT KIB, PT Flobamor, PT Bank NTT, PT Jamkrida, PT Askrida, dan beberapa lagi. Ini semua BUMD belum ada profit yang signifikan untuk disumbangkan dalam peningkatan PAD.
“Oleh karena tidak jelas sumbangannya untuk Peningkatan PAD maka kami dukung inisiasi Penjabat Gubernur NTT untuk dilakukan audit investigasi secara menyeluruh”, ucap Leo.
Menjawab wartawan perihal Bank NTT selalu mangkir saat sidang-sidang di Komisi III, Leo menegaskan, Bank NTT tentunya harus patuh pada pemegang saham pengendali yaitu Gubernur.
“Kalian wartawan tidak dengar ketika waktu lalu acara pisah sambut Dimana saat itu di Aula El Tari justeru Gubernur melarang direksi Bank NTT menghadiri rapat bersama dengan lembaga DPRD NTT. Oleh karena itu bukan Bank NTT-nya menjadi sorotan. Akan tetapi Pemprov NTT dalam hal ini Gubernur selaku PSP”, tegas Leo.
Mendukung Penjabat Gubernur
Kalau sekarang adanya Penjabat (Pj) Gubernur NTT (Ayodhia G,L. Kalake, red) sambung dia, mungkin saja Pj. Gubernur NTT mau hadirkan Bank NTT di sidang-sidang lanjutan.
Lebih jauh Leo menjelaskan BUMD itu dibentuk atas persetujuan kepala daerah dan DPRD. Dengan tujuan yang jelas. Yaitu mencari profit atau keuntungan untuk penyumbang PAD juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Seperti Bank NTT, sebut Leo, selain meningkatkan deviden juga menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui penyaluran kredit.
Makanya DPR dalam fungsi pengawasan kita mengecek kredit-kredit mana yang produktif untuk membantu masyarakat. Atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah itu.
“Kan komitmen penyertaan modal ke Bank NTT itu terjadi karena unsur pemerintahan daerah. Dimana di dalamnya ada eksekutif dan legislatif”, ujarnya.
Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G,L. Kalake, SH, MDC. Doc. istimewa
Nah, di dalam fungsi pengawasan DPR ini bila menemukan tidak berkembanganya modal usaha. Atau ada ketimpangan lain hingga tidak menguntungkan masyarakat maka perlu dicaritahu apa masalahnya.
Nah, DPR mencaritahu masalahnya ke Pemprov NTT, dimana Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).
“Jadi bukan Bank NTT yang kita soroti. Akan tetapi yang harus kita soroti adalah pemerintahnya dalam hal ini Gubernur selaku PSP. Iya kan?”, tegasnya berulang.
Kalau dalam penyampaian pendapat akhir di Sidang Paripurna tadi, tambah dia, ada banyak fraksi yang menyoroti kinerja BUMD.
Oleh karena tidak berdampak signifikan untuk PAD maka perlu dilakukan audit investigasi. Baik audit ke BUMD juga ke semua OPD
