Seperti halnya disampaikan Fraksi Gerindra pada pendapat akhir fraksi. Bahwa dalam laporan Banggar (Badan Anggaran) terjadinya pergeseran sebagaimana dalam Pengajuan Pergub Penggunaan Anggaran Mendahului Perubahan yang diajukan.
Ini menunjukkan kekurangcermatan dalam merancang perencanaan. Karena itu perlu dilakukan perencanaan yang lebih cermat dan komprehensif sebagai satu kesatuan perencanaan APBD.
Bukan ke Bank NTT Tapi ke Pemerintah
Pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini ada 8 (delapan) Fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun 2023.
Ada beberapa point penting yang menjadi sorotan. Salah satunya Fraksi Demokrat Solidatitas Pembangunan (FDSP) menyoroti PT Kawasan Industri Bolok (KIB).
Terkait hal ini FDSP meminta kepada pemerintah agar penyertaan modal yang diberikan kepada PT KIB, sesuai yang diamanatkan dalam Perda Penyertaan Modal.
Menurut dia, dengan penyertaan modal ini diharapkan dapat mendinamisasikan pertumbuhan ekonomi daerah. Serta dapat memobilisasi sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan PAD.
“Akan tetapi pemberian modal ke Kawasan Industri Bolok (KIB) ini tidak berdampak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Iya kalau tidak produktif atau tidak menghasilkan, lebih baik tutup saja”, ujarnya.
Tampak Sekda NTT KOSMAS Lana menerima dokument hasil Rapat dari EMY Nomleni disaksikan CHRIS Mboeik dan ALO Ladi (kanan). Doc. marthen radja/citra-news.com
Portal berita citra-news.com juga mengutip sorotan dari Fraksi PDIP. Salah satu point dari pendapat akhir Fraksi ini adalah meminta pemerintah agar dilakukan evaluasi kinerja terhadap manajemen PT Flobamor dan PT Bank NTT.
Evaluasi kinerja dimaksud dalam rangka menciptakan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.
Karena eksistensi manajemen perusahaan sangat menentukan maksimalisasi nilai perusahaan. Serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.
Terhadap menurunnya target penerimaan PAD, Fraksi PERINDO pun senada. Bahwa penerimaan PAD diperparah dengan menurunnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Keuangan Daerah.
Yaitu deviden Bank NTT, dividen Kawasan Industri Bolok, PT Flobamor, PT Jamkrida, PT Askrida serta target penerimaan lain-lain PAD yg sah. Serta pemurunan pendapatan pada BLUD RSUD dan pendapatan Pariwisata.
Sementara Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa pendapat. Bahwa perlu dilakukan Audit dengan tujuan tertentu terhadap PT Flobamor.
Serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kepemimpinan PT Bank NTT. Baik Komisaris maupun direksi-direksi.
