JOHANIS Rumat, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja-Citra News
Program jitu ‘Indonesia Sehat’ dan ‘Indonesia Pintar’ besutan Presiden JOKOWI disinyalir sarat kepentingan untuk meraih simpati rakyat. Pasalnya setelah berhasil meraih kedudukan pemerintah berniat menaikkan iuran BPJSKes. Lagi-lagi rakyat hanya dijadikan ‘kuda tunggangan’ yang senatiasa terus dibebani.
Citra-News.Com, KUPANG – BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) selaku pelaksana program ‘Indonesia Sehat’, belakangan ini sudah mulai morat-marit. Lantaran menunggak klaim bernilai ratusan juta per Rumah Sakit (RS) yang didelegasikan menangani pasien BPJSKes.
“Tapi apakah dengan rencana menaikkan iuran BPJSKes ini hanya untuk menutupi tunggakan BPJSKes terhadap klaim pihak Rumah Sakit? Hal ini yang perlu didalami lagi. Karena BPJSKes jangan beralasan karena peserta BPJSKes juga menunggak pembayaran iuran. Jangan-jangan karena manajemen BPJSKes yang tidak bagus,”jelas Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT, Johanis Rumat kepada wartawan di Kupang, Selasa, 12 November 2019.
Diketahui pada hari itu, ada aksi demonstrasi kelompok mahasiswa ke gedung DPRD NTT. Para kelompok demonstran itu menyuarakan hal yang sama seperti demo-demo yang dilakukan sebelumnya. Yakni meminta pemerintah dan DPR agar TIDAK ikut menyetujui rencana kenaikan iuran BPJSKes. Atau dengan kata lain MENOLAK tanpa kompromi karena sangat memberatkan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin.
Menjawab hasil dialog Komisi IV dengan kelompok demonstran, John menuturkan pihak DPRD NTT menyetujui untuk ditinjau kembali terhadap renacana kenaikkan Iuran BPJSKes ini. Pemerintah pusat dan DPR RI Komisi IX harus mendalaminya dari semua aspek. Jangan hanya melihat dari sisi BPJSKes terus merugi,sehingga tidak mampu membayar klaim rumah sakit.
“Inikan situasi nasional. Tapi dampak yang paling terasa adalah hampir semua Rumah Sakit (RS) swasta maupun RS pemerintah sekalipun, dimana saat ini hampir kolaps. Kalau bicara hampir kolaps inikan mereka berpikir secara umum. Tapi skop lokalnya DPR, Gubernur, Bupati/Walikota wajib tanggap soal kesulitan-kesulitan yang dialami pihak RS sekarang,”kata John.
