“Pak Waketum Ini kita mau tunggu sampai jam berapa. Kalau kita main tunggu seorang Ketua DPW Partai Berkarya NTT yang sudah jelas-jelas mengecewakan kita semua disini. Kalau model seperti begini terus bagaimana Partai Berkarya di NTT ini berkembang. Kami datang ke Kupang mau ikut Rapimwil. Menjadi pertanyaan apakah Rapimwil ini terlaksana tanpa seorang Ketua bisa dilakukan. Karena hemat saya kalau seandainya seorang ketua partai mati (meninggal, red) lalu partai juga ikut mati? Kan tidak. Karena masih ada pengurus lain yang bisa menjalankan partai ini,”tegas Andy Liwu, Ketua DPD Patai BERKARYA Kabupaten Flores Timur.
Senada dengan Andy juga Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Sumba Barat Daya, Rato Bata. Dikatakannya, kedatangan para Ketua DPD dan pengurusnya adalah ikut Rapimnas sesuai undangan panitia yang ditandatangai Sekretaris Wilayah Partai BERKARYA Provibnsi NTT, Zulkifli dan Wakil Ketua Pelaksana Harian, Imanuel Meok. Bahwa pelaksanaan Rapimwil II Partai Berkarya tanggal 8-9 Mei 2018. Lalu yang membingungkan kami ada lagi undangan via WAG Partai Berkarya NTT yang dikeluarkan panitia dan ditandatangi Ketua DPW PB NTT, Ony Benyamin. Dengan waktu pelaksanaan Rapimwil tanggal 15 Mei 2018. Ini dua undangan panitia yang membuat kami binggung, panitia yang mana sah menurut DPP.
Terkait undangan panitia yang membingungkan para pengurus DPD Partai BERKARYA se-Provinsi NTT ini, Ketua DPD Partai BERKARYA Kota Kupang, Adhy Dami meminta penegasan pengurus DPP.
“Kami mohon penegasan pengurus DPP terhadap undangan dua panitia Rapimwil ini. Dan kami menunggu klarifikasi Ketua DPW PB NTT, Ony Benyamin. Jika dihadapan pengurus DPP Ony Benyamin menyatakan undangan panitia yang dibentuknya itu sah dan pihak DPP mengakui keabsahannya, maka panitia yang ditandatangani Zulkifli dan Imen Meok kami bisa polisikan. Terus terang kami juga banyak kerjaan. Jangan kami DPD dipimpong sana sini dengan sesuatu yang membingungkan, ”jelas Adhy Dami.
Secara organisasi, tambah Adhy, terhadap semua urusan yang berkaitan dengan organisasi apalagi partai seperti ini, tidak harus bergantung pada seorang ketua. Secara administrasi bisa iya bisa juga tidak tergantung apa substansinya. Kalau melihat fakta yang terjadi dengan model kepemimpinan yang diterapkan Ketua DPW PB NTT, Ony Benyamin seperti ini, apakah tidak mungkin pengurus lain bisa melakukan hal serupa untuk melaksanakan amanat partai. Yang salah satu agendanya adalah melakanakan Rapimwil. Jadi kami mohon dengan amat sangat agar DPP mengambil sikap tegas terhadap pelakanaan Rapimwil ini.
