Dia membeberkan, penyebaran ideologi kekerasan di dalam Lapas sangat mungkin terjadi secara leluasa karena NTT jauh dari akses kontrol pusat dan kontrol publik. Apalagi kemampuan personil Polri di NTT masih jauh dari memadai. Karena yang dihadapi adalah teroris terlatih bukan berhadapan dengan penjahat kampung
Para Napiter ini dipastikan mempunyai hubungan dengan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang organisasinya telah dibubarkan pemerintah. Walau demikian, Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTT bersama aparat keamanan terutama Polri agar mendata kembali aktivitas mantan pengurus dan anggota HTI di NTT.
Menurutnya, basis penyebaran dan penguatan sel-sel jaringan teroris di NTT dilakukan melalui tiga komponen relasi yaitu melalui oknum para mantan anggota dan/atau pengurus HTI di NTT, Partai Politik yang aktif mendukung HTI dan Napiter titipan melalui kunjungan keluarga pada waktu berkunjung para napi di Lapas dan Rutan di NTT.
Dalam kondisi seperti ini, kata Petrus, diperlukan gerakan bersama untuk memotong mata rantai hubungan antara Napiter dengan para mantan anggota dan pengurus HTI di NTT di satu pihak dan aktivitas Partai Politik pendukung HTI di pihak yang lain di NTT. Karena dikhawatirkan terjadi koneksi antara napiter di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT dengan para mantan anggota dan pengurus HTI di NTT. Bisa saja kembali membangun sinergi untuk melanjutkan ideologi khilafah pasca pembubaran HTI. +++ tim cnc
