Setelah 11 orang CTKI ini diciduk di area Pelabuhan Tenau Kupang dan diamankan di Markas Polresta saya turun langsung kesana dan melihat langsung. Akan tetapi saya tidak sampaikan ke mereka kalau saya ini pelapor. Ini untuk menjaga keamanan diri saya juga. Sehingga ada salah satu oknum polisi saya juga belum tahu namanya karena dia berpakaian preman. Dan dialah yang mengatakan bahwa penangkapan terhadap mereka (11 orang CTKI Non Prosedural) ini karena upaya dari PMKRI Cabang Kupang.
Terkait nama-nama ke-11 CTKI Non procedural, Eman mengakui pihaknya peroleh dari Wakil Direktur Polda NTT, namanya Ketut. Karena awalnya saya sampaikan informasi CTKI Non Presedural ini selain ke Polresta juga ke Polda NTT. Saya lalu share ke relasi, tidak ke media massa seperti yang dilakukan pengurus Satgas AHT Partai Golkar NTT.
Ini saya ketahui setalah kemarin pagi (Minggu, 14 Oktober 2018) saya bangun tidur dan saya baca di media Online ada oknum dari Satgas AHT Partai Golkar NTT mengkalim bahwa penahanan ke 11 orang CTKI ini karena perjuangan mereka. Kemudian Ini dipertegas lagi kemarin saat sambutan Wakil Gubernur (Wagub) NTT JOSEF A, Nae Soi pada acara dialog public yang diselenggarakan oleh AICHR dan IOM itu.
Bapak Wagub Josef Nae Soi menyatakan salut atas kerja baik dari Satgas Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT, kutip Eman. Khususnya kepada ibu R. Riesta Ratna Megasari yang diperkenalkan bapak Wagub Josef Nae Soi kemarin selaku Juru Bicara Satgas AHT Partai Golkar NTT. Kan kemarin ibu Megasari juga ada duduk di kursi belakang dekat dengan itu wartawan siapa saya tidak kenal. Pasti dia juga dengar pujian dari pak Wagub.
Saat itu saya mau interupsi tapi teman saya dari PMKRI tahan saya. Teman saya bilang jangan interupsi ini tidak etis. Karena untuk menjaga keamanan, kenyamanan para peserta dan tamu yang hadir dari kementerian terkait dan dari Bareskrim. Apalagi pak Wagub NTT dan juga beberapa pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Dan teristimewa tamu orang asing dari IOM. Iya tidak eloklah saya interupsi.
Lagi-lagi citra-news.com menohok dengan pertanyaan, Bagaimana cara pandang PMKRI soal Human Trafficking dan penanganannya.
Iya, bagi PMKRI soal human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah musuh kita bersama dan menjadi tekad kita untuk perangi bersama pula. Dan ini harus dengan ikhlas hati dan dengan nurani yang jujur. Dengan kata lain harus berangkat dari keterpanggilan jiwa atau nurani kita.
“Yang namanya urus masalah kemanusiaan itu menjadi misi PMKRI. Yaitu tentang terwujudnya kemanusiaan, keadilan social, dan persaudaraan sejati. Sehingga untuk hal-hal terkait kemanusiaan begini kami PMKRI tidak punya kepentingan apapun. Apalagi memanfaatkan isu human trafficking untuk politik pencitraan diri. Itu yang kami sesalkan,”ucap Eman.
Menurut putra asal kabupaten Lembata itu, upaya cegah dini human trafficking bagi kami PMKRI hanya merasa tergugah dan merasa terpanggil untuk bersama-sama urus kemanusiaan. Sehingga sepatutnya dalam momentum politik saat ini hendaknya tidak membungkus kepentingan individu di dalamnya. Bagimana kami PMKRI yang perjuangkan koq orang lain mengklaimnya. Ini ibarat kambing punya susu tapi dikasih nama susu sapi. Kan begitu.
