TIDAK Perlu CICIL Membangun JALAN di Sentra EKONOMI

Josef Nae Soi : Niat kami pulang kampung ke NTT adalah menjawab tantangan kebutuhan rakyat akan Jalan, Listrik, dan Air (JALA). Setelah jadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT maka hal utama yang kami benahi adalah JALA. Khusus untuk jalan tidak dibangun setengah-setengah alias dicicil. Poros jalan di wilayah sentra ekonomi dibangun sekaligus meski harus menghabiskan dana ratusan miliar.

Kupang, citra-news.com – DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT) pada tahun 2019, dipastikan membangun infrastruktur prioritas jalan di wilayah-wilayah sentra ekonomi.

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir Andre W. Koreh, MT melalui Plt Kepala Bidang Bina Marga, Dr. Ir. Alfons Theodorus, MT mengatakan pada tahun 2019 ada 5 (lima) kabupaten di Provinsi NTT mendapat ‘jatah’ prioritas pembangunan ruas jalan. Masing-masing di Kabupaten Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Kabupaten Kupang, dan Sumba Timur.

“Khususnya ruas jalan Bokong – Lelogama – Naikliu – Oepoli di Kabupaten Kupang karena ada Observatorium di Gunung Timau. Lebih dari itu merupakan ruas jalan akses ke wilayah perbatasan antar negara Indonesia – Timor Leste,”jelas Alfons saat ditemui citra-news.com di ruang kerjanya, Senin 26 November 2018.

Ibarat gayung bersambut niat tulus Dinas PUPR NTT ini mendapat apresiasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan JOSEF Adrianus Nae Soi. Apresiasi Gubernur NTT tersebut terungkap melalui Wagub Josef pada acara Sarasehan menyambut Hari Bakti PU ke-73 dan BPS Ketenagakerjaan ke-47 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Ballroom Grand Mutiara Kupang, Jumat 29 November 2018.

Wagub Josef menegaskan, untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah-wilayah sentra ekonomi harus total atau sekaligus. Tidak boleh setengah-setengah, meskipun harus menelan dana ratusan miliar rupiah.

“Persoalan infrastruktur NTT harus ditangani dengan pola kerja baru atau out of the box. Dalam bahasa modern, ini membutuhkan quantum leap atau lompatan luar biasa untuk mengatasi keterbelakangan NTT terutama dalam aspek aksesibilitas,”kata Wagub Josef.

Menurutnya dari 2.650 kilometer ruas jalan provinsi sebagian besarnya ‘mati sebelah’. Ada lebih kurang 1.650 kilometer jalan provinsi dengan kondisi sangat memprihatinkan. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan laut, merupaka unsure utama dalam mendukung pariwisatasebagai pengerak utama dalam Kebangkitan NTT Menuju Sejahtera. Karena itu harus ada pikiran out of the box untuk membereskan persoalan konktivitas ini.

“Saya dan pak Viktor pulang kampung ke NTT punya mimpi besar untuk membereskan JALA-Jalan, Listrik, dan Air. Karena hal-hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Khusus untuk jalan tidak bisa dibangun setengah-setengah atau didicil. Harus dibangun sekaligus walaupun harus menghabiskan ratusan miliaran rupiah,”tuturnya.

Untuk membereskan konektivitas perekonomian rakyat sudah tentu perlu kerjasama semua pihak. Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha salah satu cara jika mengalami kekurangan dana. Kita minta Badan Usaha kerja dulu baru kemudian kita cicil dari APBD kita dalam jangka waktu tertentu.

Atau pilihan lainnya, tambah Wagub Josef, dengan menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusutan jalan dan bukan dari APBD. Tentu saja perusahaan yang diajak adalah perusahaan bonafit dan yang mau membantu. Untuk hal ini dibituihkan kemampuan lobi yang tinggi dan strategi yang cermat. Ini yang kami sedang pikirkan peluang-peluangnya.

Warga Amfoang Tidak Pernah Merasakan Kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini warga masyarakat di Amfoang umumnya di Kabupaten Kupang belum pernah merasakan kemerdekaan.

“Kondisi jalan disana sangat memprihatinkan. Tahun 2019 sudah dialokasikan Rp 250 miliar untuk selesaikan pekerjaan jalan kesana. Apalagi disana akan dibangu Observatorium LAPAN yang sangat potensial,”kata Wagub Josef selaku keynote speaker mewakili Gubernur  Viktor itu.

Demikian halnya pembangunan beberapa ruas jalan di Kabupaten Manggarai Timur yang segera dibangun tahun 2019 sepanjang 14 kilometer. Juga di beberapa kabupaten lain di Sumba Timur, Ngada, dan Nagakeo.

Membangunnya tidak lagi dengan system cicil satu atau dua kilometer saja tiap tahunnya. Harus dibangun sekaligius dalam setahun. Pembangunan ruas jalan sepanjang ini tentu butuh sumber daya manusia, dana dan peralatan yang siap. Kita juga harus membuka diri terhadap kemauan orang lain sekalipun dari luar NTT.

Sementara Bupati Belu, Wilibordua Lay menyatakan di Kabupaten Belu pembangunan jalan mengabaikan aspek pemerataan. Yakni bangun tahun ini  satu dua kilometer diruas jalan di desa ini kemuian tahun depan di desa asana.

“Pendekatan seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Yang saya lakukan adalahfokus pada poros-poros ekonomi. bahkan ada yang saya bangun sampai 17 kilometer. Saya berharap bapak gubernur juga dapat melobi ke pusat untuk tambah dana APBD kabupaten/kota kita di Provinsi NTT ini. Agar kita bisa membangun jalan tidak setengah-setengah,”pintai Lay.

Hadir dalam Sarasehan itu, Andre Koreh selaku moderator dan 6 panelis. Masing-masing Ketua LPJK NTT, Ir Piet Djami Rebo, Dion D.B Putra, Don Gaspar da Costa, Fin Agoha, dan Andi Hidayat Rizal. Turut hadir beberapa pimpinan OPD tingkat Provinsi NTT, pejabat sturktural Dina sPUPR NTT para pelaku jasa konstruksi, insan pers, serta undangan lainnya. +++ cnc1/aven reme

Gambar : Wakil Gubernur NTT, JOSEF A. Nae Soi pose bersama para panelis dan narasumber pada Sarasehan di Balroom Grand Mutiara Kupang, Jumat 29 November 2018.

Foto : Doc CNC/Aven Reme-Humas Setda NTT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *