Mirisnya lagi, gedung yang dibangun dari sharing dana APBN dengan dana Komite sekolah tahun 2018 itu belum di-Project Hand Over/PHO-kan. Dalam hal ini pihak pemberi kerja adalah Kementerian Pendidikan RI melalui pemerintah provinsi, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Senada denga Kadis Benyamin, Anggota Komisi V DPRD NTT, Dra. Kristofora B. Bantang, menyatakan, persoalan RKB di SMKN 5 Kota Kupang diharapkan untuk segera diselesaikan. “Kami dari Komisi V DPRD Provinsi NTT berharap, Sarpras yang sudah dibangun segera dimanfaatkan. Soal prosedure dan mekanisme pembangunannya harus mengikuti aturannya. Pihak Dinas P dan K Provinsi NTT harus menyelesaikanya lebih awal tahun ini sebelum sekolah dimulai,”ungkap srikandi dari PDI Perjuangan ini.
Dinding Lantai Satu Sudah Retak
Ketua Panitia Swakelola Pembangunan Gedung RKB SMKN 5 Kupang, HUNCE Lapa, S.Pd mengatakan, dirinya juga kaget setelah Kadis Benyamin turun Sidak (Inspeksi Mendadak) ke SMKN 5 Kupang.
HUNCE Lapa (kanan), Ketua Panitia Swakelola Pembangunan Gedung RKB SMKN 5 Kupang Tahun Anggaran (TA) 2018 dan Semar Rajakota (kiri), bendahara Dana BOS tahun 2018. Foto saat diwawancarai di Ruang Komli Multimedia. Doc. CNC/marthen radja.
“Saya juga kaget tiba-tiba saja pak Kadis datang ke sekolah hari ini. Beliau juga melihat gedung baru yang dibangun ini. Pak Kadis berharap supaya gedung ini segera di PHO agar bisa dipakai siswa baru di PPDB tahun ini,”ucap Hunce ketika ditemui di ruang guru SMKN 5 Kupang, Senin 17 Juni 2019.
Dia mengakui, gedung yang baru dibangun tahun 2018 ini sesungguhnya hanya satu lantai saja. Namun mengingat untuk kebutuhan kedepannya maka panitia memutuskan untuk membangun lantai dua dengan system temple.
Sehingga seperti yang terlihat di lantai 2, lanjut dia, sudah selesai dan lengkap dengan pintu dan jendela. Instalasi litrik semua sudah termasuk di lantai satunya. Hanya saja dilantai satu belum ada daun pintu dan jendela karena porsinya dananya dari dana Komite sekolah.
Foto tukang bangunan tengah membongkar bagian sisi tembok lantai satu untuk pemasangan tiang temple (tiang penopang) ke lantai dua. Doc. CNC/marthen radja
“Dua RKB yang dibiayai dari dana APBN atau Bantuan Pemerintah (Banper) pusat tahun 2018 hanya di lantai dua saja. Itu dananya sekitar 3 (tiga) ratus juta lebih. Tapi itu nanti bendahara yang tau. Sedangkan pembangunan lantai satunya juga ada dua ruang dari dana Komite sekolah. Juga jumlah besaran dananya nanti di bendahara yang tahu persis,”ungkap Hunce.
Menurut dia, pada tahun 2018, pemerintah pusat memberikan bantuan untuk membangun RKB yang regular. Artinya tidak berlantai dua. Tapi karena kita punya lahan juga sempit maka kita punya ruangan yang ada kita bikin suntik jadinya lantai dua. Untuk strukturnya ditanggung oleh komite di bagian bawah (lantai satu,red).
