‘Jual Kecap’ Sudah SEPAKAT Batas Wilayah, Bupati KORINUS Gerah

Bupati Kupang, KORINUS Masneno saat temu pers usai dilantik jadi Bupati Kupang, di Rumah Jabatan Bupati di Kota Kupang, Timor, Provinsi NTT, Pebruari 2019. Doc. CNC/marthen radja

Isu lama terkait batas wilayah antara Pemkot dan Pemkab Kupang, saat ini semakin kencang bergelinding di media sosial. Ditulis di youtube.com bahwa Walikota Kupang dan Bupati Kupang Sepakat Batas Wilayah. Benarkah sudah ada kata sepakat? Jangan-jangan ini isu hoax nan sensasi untuk menaikkan pamor dari OPD yang mengurusi soal tapal batas.

Citra-News.Com, OELAMASI –BATAS WILAYAH yang menjadi ‘sengketa’ antara dua pemerintahan, Kota Kupang dan tiga desa di Kabupaten Kupang, Timor NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah dalam proses penilaian.  Melalui Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT sudah lama berupaya memfasilitasinya. Namun perjuangan itu hingga kini belum membuahkan hasil.

Mirisnya, walau belum ada kata sepakat akan tetapi sudah melejitkan isu di medsos (media social) bahwa Wali Kota Kupang, JEFRY Riwu Koreh dan Bupati Kupang KORINUS Masneno sudah bersepakat Tiga Desa di seputar wilayah Kabupaten Kupang itu, jatuh ke wilayah Pemerintah Kota Kupang. Lalu apa reaksi Sang Bupati Kupang, Korinus Masneno atas isu sekadar angin surge itu?

Diketahui, wilayah Nasipanaf dan sekitarnya selama ini menjadi sentral perhatian public, terutama warga masyarakat yang mendiami wilayah itu. Fakta yuridis menyebutkan kalau wilayah tersebut berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Kupang. Meskipun dari segi jarak dengan ibukota yang menjadi pusat pelayanan public adalah Kota Kupang lebih dekat, tinimbang urusan administrasi warga harus di Oelamasi, ibukota Kabupaten Kupang.

Terlebih untuk urusan politik warga Nasipanaf selama ini menjadi rebutan suara di Pemilu legislative (Pileg) maupun Pilkada (pemilihan kepala daerah). Konon, jika saja 3 (tiga) desa di seputaran wilayah Nasipanaf nantinya disepakati masuk wilayah Kota Kupang, maka hampir pasti akan mendongkrak suara bagi Calon Walikota di tahun 2022 nanti.

“Desa-desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Provinsi NTT, tetap dipertahankan sesuai dengan kondisi semula. Begitu pula dengan batas desa yang ada, sifatnya sudah defenitif tidak boleh diganggu gugat,”tegas Bupati Kupang, KORINUS Masneno di ruang kerjanya, Civic Center Oelamasi Kecamatan Kupang Timur, Jumat 11 Oktober 2019.

Mengutip release press bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kupang, Bupati Korinus di ruang kerjanya menjelaskan bahwa dalam Rapat Pembahasan Segmen Batas antara Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang terjadi  di Kota Bogor Jawa Barat tanggal 3-5 Oktober 2019. Rapat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri  ini juga dihadiri Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Kepala Badan (Kaban) Pengelola Perbatasan, LINUS Lusi. Sedangkan dari Pemerintah Kota Kupang hadir Wakil Walikota Kupang, HERMANUS Man dan Pemkab Kupang ada Bupati KORINUS Masneno.

Rapat kerja tersebut, demikian Bupati Korinus, perlu dilakukan pengkajian ulang (pengukuran lapangan) oleh Gubernur NTT VIKTOR Bungtilu Laiskodat,  Bupati Kupang KORINUS Masneno, dan Walikota Kupang JEFRY Riwu Koreh. Untuk mengambil keputusan beberapa pilar batas untuk kemudian menjadi acuan batas ke Kemendagri guna penetapan Peratura Menteri Dalam Negeri.

“Hal ini menjawab informasi yang beredar saat ini bahwa belum adanya penetapan batas defentif. Penetapan batas wilayah yang bersifat final dan mengikat (kepastian hukum) jika surat keputusannya sudah ditandatangani oleh Mendagri,”kata Bupati Korinus.

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1996

Pada pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1996, jelas Korinus, menyatakan bahwa penetapan batas sudah memiliki kepastian hukum jika surat keputusannya sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Untuk itu, beber Bupati Korinus, khusus di Dusun  5 Desa Naimata yang bergabung di Desa Baumata bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Sehingga disepakati waktu itu bahwa batas desa tidak dapat diganggu gugat lagi.

Sementara terkait wilayah Bandara El Tari, tegas Korinus, sertifikatnya jelas masuk dalam wilayah Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. Dan setiap tahunnya membayar PBB di Kabupaten Kupang dengan nilai Rp 73 juta.

Bupati Kupang, KORINUS Masneno saat temu pers usai dilantik jadi Bupati Kupang, di Rumah Jabatan Bupati di Kota Kupang, Timor, Provinsi NTT, Pebruari 2019. Doc. CNC/marthen radja

“Penetapan pilar sudah ditetapkan saat pemisahan Kota Kupang dari Kabupaten Kupang. Mulai dari Manikin (Desa Tarus) sampai batas di gapura. Ada pilar di belakang Susteran tembus di belakang Undana, lalu ada pilar penyambung di patung burung. Dan selanjutnya ada pilar di SAR terus ke Tuameko dan di ujung Timur Bandara. Kalau itu disepakati dan ditarik garis lurusnya baru kalian tahu air portnya (Bandara El Tari, red) itu ada dimana,”ucapnya retoris.

Untuk mewujudkan kesepemahaman batas ini, tambah Korinus, maka pengkajian ulang dilakukan oleh Gubernur NTT bersama Bupati dan Wali Kota Kupang. Kami harus turun bersama dan telusuri batas. Kemudian dibuatkan peta batas wilayah dan titik koordinatnya dan dikirim ke Kemedagri untuk ditandatangani dan terbitkan batas pasisnya oleh Mendagri.

Dari penjelasan Bupati Korinus ini mau menjelaskan kepada public bahwa BELUM ada kata sepakat kalau tiga desa tersebut jatuh ke Pemkot Kupang. Jadi tidak lebih dulu ‘menjual kecap’ atau sekadar memberikan angin surga kepada public.  Bila dalam berproses ini sudah bersifat final dan mengikat atau berkekuatan hukum tetap, barulah para pihak yang berkepentingan mengeksplornya ke public, bukan? +++ citra-news.com/humas setkabkpg.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *