Kadis Linus TAKUT COPOT Jabatan Kasek Juniaty Simanullang, Ada Apa?

REFAFI Gah, anggota DPRD Provinsi NTT. Doc.citra-news.com/istimewa.

Sekretaris Dinas P dan K Provinsi NTT, R.R Sulistyo AMBARSARI, S.Sos, MM menandatangi SK Pengangkatan Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu Kabupaten Sumba Timur, dipandang salah oleh sejumlah pihak. Tindakan Ambarsari ini memunculkan sebutan bahwa ada ‘gubernur kecil’ di Dinas P dan K Provjnsi NTT. Lalu apa tanggapan Kadis Linus Lusi?

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA Fraksi Hanura DPRD Provinsi NTT, Drs.REFAFI Gah, SH, M.Pd, mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis P dan K Prov.NTT), agar segera mencopot Kepala sekolah (Kasek) SMAN 1 Rindi, Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur.

Menurut Refafi, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rindi Umalulu, JUNIATY Simanullang sangat arogansi dan tidak bermoral.

“Ini perlu dicaritahu kenapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis P dan K NTT, Linus Lusi takut mencopot Juniaty Simanullang dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu,” kata Refafi usai rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi NTT di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Senin 28 Juni 2921

Saya (Refafi Gah,red) melihat seolah-olah Kepala SMAN 1 Rindi ini ada power. Sehingga Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT takut mengambil keputusan. Padalah sikap temperamental dan tindakan tidak bemoral kepala sekolah ini bisa merusak rasa kekeluargaan. Tindakan kepala sekolah (Kasek)Juniati ini jelas-jelas sudah melanggar aturan AD/ART yang ada di Komite Sekolah.

Dari sikap kepala sekolah yang tidak terpuji ini, lanjut Refafi, Fraksi Hanura berharap agar Kadis P dan K Prov. NTT (Linus Lusi,red) harus mengambil sikap tegas dan berani memberi sanksi tegas kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Rindi Umalulu, Juniaty Simanillang.

Menurut Refafi, dengan tidak adanya sanksi tegas seperti ini sama dengan upaya pembiaran dari Pemprov NTT dalam hal ini Kepala Dinas P dan K selaku pejabat yang berwenang.

LINUS Lusi, Kepala Dinaa P dan K Provinsi NTT. Doc.citra-news.com/istimewa.

“Mestinya Kadis P dan K NTT tidak perlu membiarkan tindakan yang salah dan tidak terpuji yang dilakukan Kepala SMAN 1 Rindi tersebut,”tandasnya.

Lantaran tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu, Juniaty Sumanillang ini maka Fraksi Hanura memandang perlu untuk disampaikan dalam setiap kali rapat paripurna dewan.

“Setiap kali rapat dewan baik Pandangan Umum dan juga Pendapat Akhir Fraksi Hanura terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun 2020, kami selalu membahas borok Kasek Juniaty Sumanillang ini ,”kata Refafi.

Terkait hal tersebut, sambung Refafi, Fraksi Hanura meminta Kadis P dan K Provinsi NTT segera mencopot jabatannya sebagai Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu. Ini dimaksudkan agar bisa kembali tercipta suasana yang nyaman dan harmonis di kalangan Dewan Komite Sekolah tersebut, tuturnya.

Ada alasan mendasar, beber Refafi, sehingga Juniaty Sumnillang harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu.

Pertama, Kepala SMAN 1 Rindi Umalulu Juniati Sumanillang secara sepihak dan sewenang-wenang memberhentikan 7 (tujuh) guru honor komite di SMAN 1 Rindi Umalulu. Kemudian mengangkat guru honor komite dengan jumlah yg sama.

Kedua, seorang kepala sekolah tidak punya kewenangan untuk memgangkat dan memberhentikan guru-guru komite. Karena guru honor komite hanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komite Sekolah.

Dia (Juniaty Sumanillang,red) paham atau tidak itu aturan AD/ART Komite, jelas Refagi. Dia ini sama sekali tidak menghargai aturan Komite Sekolah. Dia sudah sewenng-wenang dan sangat arogansi dalam mengambil keputusan. Dia mengambilalih hal yang bukan menjadi kewenangannya. Dia seenak hatinya memberhentikan 7 (tujuh) orang guru honor komite dan mengangangkat tenaga guru honor yang baru.

Ambarsari Seolah-olah Gubernur Kecil

Konon, surat pemecatan tujuh guru honorer itu ditandatatangani Ambarsari tatkala Kadis Linus jadi Penjabat Bupati Ngada.

Menurut sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan, peran Sekdis Ambarsari sangat menonjol saat Kadis Linus dipercayakan Gubernur Viktor menjadi Penjabat Bupati Ngada.

Dia membeberkan, selama sang Kadis menjadi Penjabat Bupati Ngada, PLT Kadis (Ambarsari,red) bertindak seolah-olah gubernur kecil saja di ini dinas. PLT Kadis ini mengambil peran yang bukan menjadi kewenangannya. Seperti menandatangi SK pergantian kepala sekolah SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Atau mutasi guru, apalagi guru honorer yang menjadi kewenangan komite sekolah.

Menanggapi kasus Kepala SMAN1 Rindi Umalulu tersebut, Kadis P dan K Provinsi NTT, Linus Lusi menyatakan permasalahan itu sudah diamankan.

“Masalah SK Pengangkatan Kepal SMAN Rindi Umalulu ada muatan terlalu banyak. Tetapi sudah kita amankan. Kita sudah selesaikan secara baik. Dengan pak Refafi juga sudah tidak ada masalah lagi,”ungkap Linus usai menghadiri kegiatan In House Training (IHT) di SMKN 5 Kupang, Kamis 29 Juli 2021.

Ilustrasi : LINUS Lusi, Kepala Dinaa P dan K Provinsi NTT bersama Kepala SMKN 5 Kupang, SAFIRAH C.Abineno di sela-sela kegiatan IHT di Aula SMKN 5 Kupang. Doc. marthen radja/citra-news.com

Selesaikan secara baik dimaksud, lanjut dia, iya Juniaty tetap sebagai guru. Statusnya sebagai kepala sekolah hanya tambahan saja. Jabatan kepala sekolahnya tetap melekat. Urusan pecat memecat itukan ada mekanismenya, tuturnya.

Menurut mantan Penjabat Bupati Ngada ini, bahwa pernyataan Refafi Gah adalah pernyataan politik. Nah, pernyataan politik itu kita padukan dengan pernyataan kompetensi. Sehingga ada gerakan yang baik untuk memajukan penddidikan di daerah itu.

Gerakan yang baik dimaksud, lanjut dia, masing-masing merefleksikan masukan dari berbagai pihak. Kepala sekolah pwelu mwrefleksikan berbagai masukan dari elemen masyarakat.

“Dia (Juniaty Sumanillang, red) juga perlu merefleksikan fungsi dan kedudukannya sebagai kepala sekolah. Dua-duanya harus berjalan seimbang dan bersama-sama,”tandasnya.

Ditenggarai, tindakan Sekretaris Dinas P dan K Provinsi NTT, Ambarsari menandatangani SK pergantian kepala SMAN 1 Rindi Umilulu menyulut sebutan tindakan tidak bermoral dan memecah belah hubungan antara sekolah dengan komite sekolah.”Iya yang namanya keputusan mendessk itukan bisa dilakukan oleh PLT Kepala Dinas. Tapi terlebih dahulu tentunya dikoordinasikan secara baik. Hal urgensi seperti inilah yang harus kita pahami bersama,” pinta dia. +++ citra-news.com/tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *