Dalam anggaran perubahan 2018, Dinas PU NTT sudah men-design perencanaan itu semua. Dengan espektasi kalau dalam satu dua bulan ke depan ini bisa selesai, iya tahun depan sekitar Pebruari kita sudah bisa tender. “Kalau semuanya siap kita bisa selesai tender paling lambat akhir Pebruari 2019. Dengan paket-paket yang ruasnya panjang kita percepat tender. Ini kita bicara fakta sesuai pengalaman kemarin kita mencapai progress hampir 82 persen lebih. Kalau ditambah tiga bulan ke depannya lagi kita yakin bisa mencapai 100 persen,”tuturnya.
Bahwa dalam KUA PPS kita (Dinas PU NTT) punya slot besar. Jika dananya mencukupi iya bukanlah tidak mungkin upaya percepatan bisa kita lakukan. Tetapi perlu diingat harus ada kesiapan resources (sumber daya). Jangan sampai kita mau kerja tidak ada kesiapan AMP. Sehingga pada satu ruas jalan minimal dua tiga paket. Yang pasti kita mau melakukan percepatan itu, tegasnya.
Prioritas di sentra Pariwisata, Peternakan, dan Pertanian.
Strategi percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dimaksudkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, adalah dimana ada titik-titik sentra (pusat) pariwisata, pertenakan, dan pertanian. Itu yang Dinas PU NTT lakukan lebih tuntas, kata Alfons.
Menjawab wartawan soal terbentur status (kewenangan) penanganan, sebut Alfons, ada jalan nasional (APBN), jalan provinsi (APBD I) dan Jalan kabupaten (APBD II). Contoh dari Kota Kupang ke Boti (perkampungan adat di Kabupaten TTS) kan ada tiga status jalan yang dilalui. Nah itu yang dikatakan terintegrasi dan perlu ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Tidak bisa kita sendiri (provinsi) dan teman-teman di APBN. Kalau kita mau intervensi sekaligus kesana maka perlu ada terobosan. Ini pasti memerlukan dana yang besar tentunya. Dan terobosan itulah yang mau dilakukan bapak Gubernur Viktor,”kata Alfons.
Contoh laionnya di Kabupaten Kupang khususnya di Observatorium Timau. Ada ruas jalan Bokong-Takari-Lelogama-Naikliu (Amfoang Utara) itu dari Titik Nol ruas jalan Bokong (Kecamatan Takari) ke Lelogama di Kecamatan Amfoang, ini kita perlu dikoordinasikan dan disinergiskan dengan pemerintah kabupaten. Karena disana juga mereka sedang dikerjakan ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
Oleh karena karena menjadi prioritas, lanjut dia, maka ruas jalan Bokong – Lelogama dengan statusnya kita rubah SK nya. Status di ruas jalan tersebut dulunya sekitar tahun 2000-an itu status jalan provinsi. Tapi sekarang sudah jadi jalan kabupaten yang kita mau rubah SK-nya dengan status jalan provinsi.
“Memang butuh proses tapi bisa dilakukan cepat. Itu solusinya dan yang dimaksud dengan fungsi koordinasi tadi. Setelah kita rubah SK baru kita lakukan penanganan. Alasannya karena ada ruas jalan dari dan ke Observatorium Timau,”tegasnya.
Alfons menjelaskan, ruas jalan yang sudah di-design untuk dilakukan percapatan itu, di Lintas Utara Timor pada ruas Barate – Manubelon – Naikliu – Oepoli. Sedangkan di bagian Timur ada ruas jalan Kapan –Nenas (wilayah Kabupaten TTS dan TTU). Jadi nanti ada ruas Bokong-Lelogama-Naikliu tapi juga Bokong (Kecamatan Takari) – Lelogama – Observatorium Timau. Dengan total panjang ruas jalan yang ada sekitar 55,125 Km dari titik nol Bokong-Takari. Itu berarti membutuhkan dana sekitar Rp 160 miliar, dengan asumsi jika satu kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 3,7 miliar.
