MANGKRAK, Bangunan RKB di SMKN 5 Kupang

Asa Lahtang : Sumber dana pembangunan untuk pengembangan atau penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMKN 5 Kota Kupang, dari dana APBN Murni 2018. Tidak melalui dinas tapi ditransfer langsung ke sekolah sasaran.

Kupang, citra-news.com – PELAKSANA TUGAS Kepala Sekolah (PLT Kasek) SMKN 5 Kota Kupang, Asa M. Lahtang, S.Pd, M.Pd, mengeluhkan manajemen pengelolaan administrasi sekolah dan kebijakan yang dilakukan kepala sekolah sebelumnya.

“Sudah bagus dari segi perencanaan pembangunan untuk penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMKN 5 Kota Kupang ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala,”kata Asa di ruang kerjanya, Senin 25 Pebruari 2019.

Menurut dia, terkait kesiapan dana pembangunanya, bersumber dari dana APBN Murni 2018, sekitar Rp 347 juta untuk 2 (dua) ruangan saja. Tapi itu gedung terbangun dua lantai. Sehingga harus sharing dana dari uang Komite sekitar Rp 353 juta lagi. Artinya untuk bisa menuntaskan pekerjaan pembangunan gedung dua lantai itu membutuhkan dana sebesar Rp 700-an juta lebih. Karena berharap dana sharing komite setoran dari setiap siswa juga tidak lancar sesuai target awal kita. Maka pembangunannya terhenti atau masih mangkrak sampai dengan saat ini.

“Kalau model seperti ini, apalagi sudah diberitakan di media massa, iya saya pikir-pikir dulu mau tanda tangan itu PHO (project hand over). Karena meskipun saya hanya sebagai PLT tapi ini fatal jika Inspektorat atau BPK turun periksa,”jelas Asa saat ditemui citra-news.com dan awak mediapurnapolri.net di ruangan kerja kepala sekolah, Senin 25 Pebruari 2019.

Menjawab jabatan PLT Kasek yang diembannya, Asa mengakui sejak September atau persisnya tanggal 23 September 2018. Ketika itu panitia pembangunan sudah terbentuk dan Kasek SMKN 5 Kota Kupang masih aktif, atasnama Alexander J. Giri, ST, M.Si.

“Waktu itu pak Alex Giri yang tanda tangan MoU. Kan ada panitia pembangunan dengan Ketua Panitianya adalah pak Mursalim Ngala. Cuma saya juga menyesalkan kenapa tidak dipasang papan nama proyek sehingga public tahu terutama orangtua siswa yang turut andil dalam pembangunan gedung RKB ini,”tuturnya.

Sembari mengangkat telepon genggam/handphone dan menelpon seseorang. “O…mari datang dulu,”ucapnya singkat. Nanti ada teman guru datang dan jelaskan soal pembangunan gedung ini, lanjut Asa. Karena kewenangan saya selaku PLT terbatas dan tidak semua persoalan saya ketahui. Mereka-mereka yang lebih tahu sehingga mereka harus bisa menjelaskannya.

Asa menambahkan, Kasek Alex Giri karena sakit tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti layaknya. Mau tanda tangan surat saja tidak bisa karena tangan tidak bisa bergerak. Sehingga tanda tangan dokumen terpaksa saya lakukan.

“Karena beliau sakit yang cukup lama sehingga saya melakukan apa yang semampunya saya. Iya kita harus tunjukkan kemampuan kita sampai dmana kita sanggup,”ungkap Asa.

HUNCE Bantah Kerja Tidak Sesuai Spek

“…Tidak benar ada informasi bahwa kerja bangunan ini tidak sesuai spek. Memang benar tiang pancangnya kita suntik saja. Tapi kita gali cukup dalam dan buat cakar ayam. Sementara pondasi untuk bikin supaya ikat antara satu tiang ke tiang yang lain juga kita gali dalam. Jadi bukan sekadar temple-tempel saja,”tegas Hunce Lapa, S.Pd.

Senada dengan penjelasan PLT Kasek, Hunce yang konon memiliki mobil baru Veloz warna merah dengan plat nomor L 1686 CG itu juga mengakui, kalau pembangunan gedung dua lantai itu sejak 2018. Gedung tersebut rencananya untuk penambahan ruang kelas baru. Sebagai persiapan untuk PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru). Tapi kalau sudah selesai dibangun maka bisa segera dipakai untuk UN di bulan April mendatang.

Mengenai dana sharing komite, menurut Hunce yang diamini PLT Kasek Asa Lahtang hanya dipungut dari siswa kelas X. Setiap siswa PPDB dipungut sebesar Rp 100 ribu. Sehingga dalam target bisa didapat sekitar Rp 175 juta. Namun realisasinya tidak sesuai dengan yang                            kita sudah targetkan. Akibatnya pembangunan gedung RKB ini belum bisa dilanjutkan.

Kalau yang ditulis media massa bahwa material diangkut tengah malam itu betul, aku                   Hunce. Akan tetapi itu tidak gratis nanti diuangkan mas di kas sekolah. Daripada material itu dibuang percuma.

Masih soal gedung, informasi yang diterima citra-news.com dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Diantaranya, dalam penetapan panitia Kasek Alex Giri hanya memilih guru-guru yang bisa diajak ‘kompromi’.

Yang duduk dalam kepanitian itu sebut dia, antara lain  Waka (wakil kepala) Kurikulum yang juga sebagai Ketua Koperasi Sekolah, Asa Lahtang yang saat ini menjabat PLT Kasek. Berikut, Samuel P. Folla selaku Waka Humas; Hunce Lapa selaku Waka Sarana Prasarana (Sarpras), yang juga Pimpro dan pengelola dana Revitalisasi. Semart Radja Kota sebagai Bendahara Dana BOS, Bendahara Komite, Dana BOS, dan sumber dana lain-lain. Dan Semart Radja Kota juga kini                                         punya mobil baru Veloz warna putih bernomor Polisi DH 1098 HF. Juga guru lainnya bernama  Maria Lakapu selaku Pengelola Laboratorium.

“Ada juga bendahara ‘dadakan’ seperti Jermy Oematan, Lusia Pradalanan yang jabatan sesungguhnya sebagai Kepala Perpustakaan dan Lingkungan Hidup. Hanya mereka-mereka saja    yang dilibatkan. Apalagi terkait pengelolaan dana DAK, BOS, dan penatalaksanaan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sehingga para guru yang ada di SMKN 5 Kota Kupang seperti ada dua blok, yang pro dan kelompok kontra,”beber dia.

Karena itu meski ada kejanggalan tidak ada yang mempertanyakannya. Seperti dalam membangun dua gedung,kata dia, bukan hanya satu gedung yang berlantai dua itu saja. Tapi juga tambal sulam gedung laboratorium. Nah, terkumpul dana sharing komite sebesar Rp 250.000 per siswa, bukan saja Rp 100 ribu per siswa. Itu tahun 2018. Lalu pertanggungjawaban uang komite sejak tahun 2014 juga tidak ada.

“Kan ada dana BOS untuk item pembangunan Sarpras. Kalau kita hitung misalkan dana APBN Murni 2018 (DAK/dana alokasi khusus) sebesar Rp 350 juta plus sharing komite sekitar Rp 217-an juta plus dana Rp 100 juta yang kabarnya oleh Kabid Dikmen ‘perintahkan’ untuk habiskan saja anggaran pada Desember 2018. Sementara bangunan dua lantai yang juga ‘tambal sulam’ itu jika dihitung menghabiskan anggaran sekitar 200-an juta. Itu berarti dana sharing komite sudah bisa klop (pas). Lalu kemana dana DAK dan dana BOS itu?,”tegasnya. +++ cnc1

Gambar : Model bangunan gedung dua lantai untuk ruang kelas baru di SMKN 5 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Foto : Doc. CNC/marthen radja-dari berbagai sumber.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *