Bahwa besaran perubahan tersebut dari Pendapatan atau penermaan sebesar Rp4.913.807.045.870,00- (Empat triliun sembilan ratus tiga belas miliar delapan ratus tujuh juta empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
Dengan kontribusi PAD sebesar Rp 1.712.892.170.870,00- (Satu triliun tujuh ratus duabelas miliar delapan ratus sembilanpuluh dua juta seratus tujuhpuluh ribu delapanratus tujuhpuluh rupiah). Sementara Belanja sebesar Rp4.900.413.864.119,00- Serta Pembiayaan sebesar Rp 13.393.171.751,00- atau minus Satu Triliun lebih.
Terhadap belanja daerah Fraksi Perindo berpendapat mendukung kebijakan pemerintah. Tapi dengan memperhatikan pendekatan skala prioritas pada program dan kegiatan.
Berikut, prioritas dukungan belanja pada sektor-sektor penghasil pendapatan. Serta mendukung program yang bersifat wajib dan mendesak yangharus diselesaikan dalam tahun 2023.
Fraksi Perindo juga mendukung alokasi pembelanjaan kegiatan dan program karena prioritas nasional yang sifatnya wajib (mandatory spending). Dan pembelanjaan karena prioritas daerah serta hutang dan kewajiban yang harus diselesaikan.
Khususnya alokasi pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pada PT SMI dan Persiapan Pilkada 2024. Serta program dan kegiatan yang bersifat wajib dan mendesak.
Untuk itu Fraksi PAN mengingatkan pemerintah Provinsi NTT untuk tidak lagi memprogramkan pekerjaan fisik konstruksi. Karena sudah tidak mungkin dituntaskan oleh karena keterbataan waktu di TA 2023.
FPAN juga menyarankan agar fokus pada program yang penting dan mendesak. Serta bisa dituntaskan pada tahun berjalan.
Menohok pertanyaan terkait dinamisasi pinjaman daerah senilai Rp 1,3 Triliun, untuk pembangunan fisik jalan dn jembatan, ADPRD NTT dari Partai Golkar Inche Sayuna menegaskan bahwa dana pinjaman daerah itu harus dikembalikan.
“Memang benar pinjaman daerah kita ke PT SMI sebesar Rp 900 miliar (Semblan ratus Miliar) dan pinjaman ke PT Bank NTT sebesar Rp 400 Miliar (Empat ratus Miliar. Daba pinjaman daerah ini harus dikembalikan. Memang yang dirasakan rakyat itu beban. Tapi karena PAD kita tidak mampu membiayai infrastruktur maka satu-satunya cara harus pinjam ke pihak ketiga. Nah pinjaman inilah wajib dikembalikan selama beberapa tahun ke depan”, tandasnya. +++ marthen/citra newss.com
